Pembagian Kekuasaan di Indonesia

pembagian kekuasaan

Pembagian kekuasaan adalah salah satu konsep pengelolaan pemerintahan. Pembagian kekuasaan ini (legislatif, eksekutif, yudikatif) merupakan upaya mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan pada satu orang atau lembaga tertentu. Karena jika terjadi pemusatan kekuasaan maka pemerintahan bisa saja berjalan secara absolut dan otoriter atau terjadi abuse of power. Adanya pembagian kekuasaan dengan tetap ada koordinasi antar bagian maka terjadi kontrol dan keseimbangan diantara lembaga pemegang kekuasaan.

Dalam pengelolaan sistem pemerintahan selain pembagian kekuasaan (divisions of power) dikenal juga istilah pemisahan kekuasaan (separation of power). Pemisahan kekuasaan berarti kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai organ maupun fungsinya. Dengan kata lain, lembaga pemegang kekuasaan negara yang meliputi lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif merupakan lembaga yang terpisah satu sama lainnya, berdiri sendiri tanpa memerlukan koordinasi dan kerja sama. Setiap lembaga menjalankan fungsinya masing-masing.

Sementara dalam konsep pembagian kekuasaan, kekuasaan dibagi dalam beberapa bagian (legislatif, eksekutif, dan yudikatif). Dan di antara bagian-bagian itu dimungkinkan ada koordinasi atau kerja sama. Pembagian kekuasaan seperti ini dilakukan oleh banyak negara, termasuk Indonesia.

Mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia diatur sepenuhnya di dalam UUD 1945. Penerapan pembagian kekuasaan terdiri dari pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal.

Pembagian Kekuasaan Secara Horizontal

Pembagian kekuasaan pada pemerintahan pusat mengalami pergeseran setelah terjadinya Amandemen terhadap UUD 1945. Pergeseran yang dimaksud adalah pergeseran klasifikasi kekuasaan negara yang umumnya terdiri atas 3 jenis kekuasaan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) menjadi 6 jenis kekuasaan:

1. Kekuasaan konstitutif (MPR)

kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang yang dimiliki oleh MPR. Hal ini diatur pada Pasal 3 ayat (1) UUD 45 yang menyatakan “Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.”

2. Kekuasaan eksekutif (Presiden)

Kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggraan pemerintahan negara. Ini tertuan pada Pasal 4 ayat (1) UUD 1945: “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.”

3. Kekuasaan legislatif (DPR)

Kekuasaan untuk membentuk undang-undang, sesuai pasal 20 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: “DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang.”

4. Kekuasaan yudikatif (MA dan MK)

Kekuasaan yudikatif atau kehakiman, menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

5. Kekuasaan eksaminatif/inspektif (BPK)

Kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Pasal 23 E ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.”

6. Kekuasaan moneter (BI)

Kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia. Pasal 23D UUD 1945: “negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan indepedensinya diatur dalam undang-undang.”

Pembagian kekuasaan secara horisontal pada tingkatan pemerintahan daerah berlangsung antara lembaga-lembaga daerah yang sederajat, yaitu antara Pemerintah Daerah (Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pada tingkat provinsi, pembagian kekuasaan berlangsung antara Pemerintah provinsi (Gubernur/Wakil Gubernur) dan DPRD provinsi. Sedangkan pada tingkat kabupaten/kota, pembagian kekuasaan berlangsung antara Pemerintah Kabupaten/Kota (Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota) dan DPRD kabupaten/kota.

Pembagian Kekuasaan Secara Vertikal

Pembagian kekuasaan secara vertikal sesuai Pasal 18 (1) UUD 1945: Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut, pembagian kekuasaan secara vertikal di negara Indonesia berlangsung antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah (pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota). Pada pemerintahan daerah berlangsung pula pembagian kekuasaan secara vertikal yang ditentukan oleh pemerintahan pusat. Hubungan antara pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota terjalin dengan koordinasi, pembinaan dan pengawasan oleh pemerintahan pusat dalam bidang administrasi dan kewilayahan.

Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan konsekuensi diterapkannya asas desentralisasi. Dengan asas tersebut, pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom (provinsi dan kabupaten/kota) untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya. Kecuali kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, agama, moneter dan fiskal. Pasal 18(5) UUD 1945: “Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat”.

Lampiran (Pdf):

UUD 45 Amandemen IV

____________________

By Emris Abe

Artikel Lain:

Pesawat Tempur Tercanggih

Gedung Tertinggi Dunia

Membangun Kecerdasan

 

Share Button