Politik Identitas dan Geo Politik

Politik Identitas

Politik Identitas

Politik Identitas merupakan cara berpolitik yang berbasis pada identitas (terutama) agama, suku,  dan ras. Indonesia adalah negara  pluralisme, negara yang multikultural dengan berbagai etnis, suku, ras, agama, dan budaya. Menurut data sensus BPS tahun 2010, terdapat 1.211 bahasa, 1.158 di antaranya adalah Bahasa daerah. Teridentifikasi 1.340 suku di Indonesia, 41% dari total populasi negara ini adalah suku Jawa.  Mahkamah Konstitusi (MK) mengakui enam kepercayaan resmi yaitu, Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Kong Hu Cu.

Jika Politik Identitas ini berkembang berlebihan, berpotensi menimbulkan kegaduhan dan konflik dalam kehidupan bermasyarakat. Eksklusifitas yang ekstrim, isolasi terhadap budaya yang berbeda, saling curiga antar kelompok implikasi berkembangnya politik identitas yang berlebihan. Ini berdampak buruk bagi negara yang bersemboyan “Bhinneka Tunggal Ika”. Minoritas akan merasa tersingkirkan, serta struktur politik akan menjadi semu dengan adanya tekanan dari pihak mayoritas.

Geopolitik

Geopolitik berasal dari kata Geo (=bumi) dan Politik  (Yunani = politeia, Poli: kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri; teia: urusan). Geopolitik adalah system politik dalam wujud kebijaksanaan dan strategi yang berbasis pada pertimbangan geografi, wilayah suatu Negara.

Geopolitik (di Indonesia) dikenal sebagai wawasan nusantara. Merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia yang mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

 1. Satu Kesatuan Politik:

  • Bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan matra seluruh bangsa serta menjadi modal dan milik bersama bangsa.
  • Bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah serta memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya.
  • Bahwa secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa, dan setanah air, serta mempunyai tekad dalam mencapai cita-cita bangsa.
  • Bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya.
  • Bahwa kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

2. satu Kesatuan Ekonomi:

  • Bahwa kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa, dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air.
  • Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah dalam pengembangan kehidupan ekonominya.
  • Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan dan ditujukan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.

3. Satu Kesatuan Sosial dan Budaya:

  • Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu, perikehidupan bangsa harus merupakan kehidupan bangsa yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa.
  • Bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya, dengan tidak menolak nilai – nilai budaya lain yang tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa, yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh bangsa.

 

Piagam Madinah Sebuh Rujukan

Indonesia menerpkan geopolitik: wawasan nusantara, yang memandang nusantara sebagai wadah yang didalamnya  hidup bersama sebuah masyarakat  pluralisme. Negara yang merdeka karena adanya persatuan para pejuang yang berbeda-beda latar belakang identitas dan geografis.

Indonesia yang mayoritas beragama Islam memiliki referensi geopolitik, politik yang berbasis wilayah.  Islam yang juga disebut agama damai, dalam prakteknya di Madinah pada tahun 622 menerapkan Piagam Madinah. Piagam merupakan perjanjian formal antara suku-suku dan kaum-kaum penting di Yathrib (kemudian bernama Madinah. Dokumen tersebut disusun sejelas-jelasnya dengan tujuan utama untuk menghentikan pertentangan sengit antara antar suku dan agama di Madinah. Untuk itu dokumen tersebut menetapkan sejumlah hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kaum Muslim, kaum Yahudi, dan komunitas-komunitas pagan Madinah; sehingga membuat mereka menjadi suatu kesatuan komunitas, yang dalam bahasa Arab disebut ummah (umat). Lalu terbentuklah masyarakat madani.

Masyarakat madani (menurut Dawang Rahardjo) sebagai proses penciptaan peradaban yang mengacu kepada nilai-nilai kebijakan bersama. Dasar utama dari masyarakat madani adalah persatuan dan integrasi sosial yang didasarkan pada suatu pedoman hidup, menghindarkan diri dari konflik dan permusuhan yang menyebabkan perpecahan dan hidup dalam suatu persaudaraan.

_________________________

By:  Emris Abe

Emris Abe

Topik Lainnya:

 

 

 

 

Share Button

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *