MK (Mahkamah Konstitusi)

MK (Mahkamah Konstitusi)

MK (Mahkamah Konstitusi) pertama kali dikenal tahun 1919. Dikenalkan oleh Hans Kelsen (1881-1973) pakar hukum asal Austria. Ia menyatakan bahwa pelaksanaan konstitusional tentang legislasi dapat dijamin efektif jika ada suatu organ yang menguji produk hukum. Untuk itu perlu diadakan organ khusus yang disebut Mahkamah Konstitusi (constitutional court).

Masa Penyusunan UUD 1945

Pemikiran Hans Kelsen mengenai pengujian UU juga serupa dengan usulan yang pernah diungkap oleh Mohammad Yamin. Dalam sidang BPUPKI, ia mengusulkan bahwa seharusnya Balai Agung (atau Mahkamah Agung) diberi wewenang untuk "membanding Undang-undang" yang maksudnya tidak lain adalah kewenangan judicial review. Namun usulan Yamin ini disanggah oleh Soepomo dengan alasan bahwa:

  1. Konsep dasar yang dianut dalam UUD yang telah disusun bukan konsep pemisahan kekuasaan (separation of power) melainkan konsep pembagian kekuasaan (distribution of power);
  2. Tugas hakim adalah menerapkan Undang-undang bukan menguji Undang-undang;
  3. Kewenangan hakim untuk melakukan pengujian Undang-undang bertentangan dengan konsep supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Maka ide akan pengujian Undang-undang terhadap UUD yang diusulkan Moh. Yamin  tidak diadopsi dalam UUD 1945.

Masa Reformasi 1998

Pada masa reformasi (1999-2004), ide pembentukan MK di Indonesia makin menguat. Puncaknya terjadi pada tahun 2001 ketika ide pembentukan MK (Mahkamah Konstitusi) diadopsi dalam perubahan UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR, sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C UUD 1945 dalam Perubahan Ketiga.

Dasar Hukum

Sidang Paripurna DPR pada 13 Agustus 2003, UU tentang MK ini ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. Indonesia merupakan negara ke-78 yang membentuk MK dan sekaligus ebagai negara pertama di dunia yang membentuk lembaga ini pada abad ke-21.

Penetapan Hakim Konstitusi

Mengacu pada prinsip keseimbangan antar cabang kekuasaan negara, rekrutmen hakim konstitusi dilakukan oleh DPR, Presiden dan MA. Masing-masing lembaga mengajukan tiga calon hakim konstitusi kepada Presiden untuk ditetapkan sebagai hakim konstitusi. Masa Jabatan hakim untuk 3 tahun.

Kewajiban dan wewenang mahkamah konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

MK adalah lembaga peradilan (yudikatif), mengadili perkara berdasarkan ketentuan UUD 1945:

  1. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945;
  2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
  3. Memutus pembubaran partai politik;
  4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
  5. Memberikan keputusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum, atau perbuatan tercela, atau tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
Share Button

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *